Tegas Namun Bijaksana, Sikap Sugeng Menarik Simpati Khalayak

MEDIA IBUKOTA: Proses pembongkaran rumah-rumah liar yang berlokasi di tanah Pemkot Samarinda khususnya yang ada pada bantaran sungai Karangmumus cukup menyedot perhatian publik, terutama di media sosial. Sosok sekretaris daerah kota Samarinda Sugeng Chairuddin begitu menarik perhatian khalayak karena turun langsung memimpin pembongkaran dengan sikap yang tegas namun bijaksana.

Dengan ketegasan yang terukur Sugeng cukup bisa mengimbangi tekanan situasi yang agak panas lantaran terjadi penolakan dari segelintir orang. Dan dengan kebijaksanaan serta pendekatan yang persuasif dia mampu mengendalikan suasana. Dari aneka komentar yang terlihat di media sosial, tampak bahwa langkah mantan Lurah Sidomulyo ini mendapat dukungan luas masyarakat Samarinda.

Meski cukup tegas dan berbekal aneka kekuatan hukum yang kokoh, namun orang nomor satu di kalangan PNS Samarinda ini tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Dengan sabar dia tetap melakukan dialog dengan kelompok masyarakat yang melakukan unjukrasa. Padahal secara aturan Pemkot Samarinda yang diwakilinya  berada pada posisi sangat kuat.

Hal ini wajar, karena sebagai orang yang sudah sejak kecil merasakan kehidupan masyarakat Samarinda, Sugeng pasti sangat memahami emosi dan pola pikir masyarakatnya. Jam terbang yang tinggi merintis karir pemerintahan dari bawah memberikan segudang pengalaman ia berhadapan dengan rakyat kebanyakan.

Disatu sisi tentu dia tidak ingin menyusahkan masyarakat, oleh sebab itu persoalan “uang kerohiman” yang memang harus mereka terima begitu diperhatikannya. Sementara itu di lain sisi sebagai pihak yang harus menegakkan aturan Sugeng juga bersikap tegas demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa diantara penyebab banjir di Samarinda adalah tidak lancarnya aliran air dari ulu sungai Karangmumus menuju muaranya di sungai Mahakam. Hal itu tak terlepas dari dampak padatnya pemukiman di bantaran sungai yang membelah kota Samarinda ini. Bangunan- bangunan liar di sepanjang tepi sungai selain mempersempit badan sungai juga menjadi penyumbang sampah yang menyebabkan pendangkalan.

Maka penggusuran bangunan-bangunan yang ada di pinggir aliran sungai merupakan keharusan dalam mengantisipasi dampak banjir yang kian tahun kian bertambah parah. Hal ini tentu sudah dikaji benar-benar oleh pemerintah kota.

Pemerintah kota Samarinda sendiri selama ini selalu menjadi tumpuan kekesalan warganya ketika banjir datang merendam kota tepian ini.  Meskipun sebenarnya penanganan banjir, khsusnya yang menyangkut aliran sungai tidak semata-mata urusan pemkot. Artinya, penanganan sungai, bendungan dan hal-hal yang terkait dengannya sebenarnya menjadi ranah pemerintah dari pusat hingga kota, bukan hanya pemkot Samarinda.

Benar bahwa wilayah Samarinda adalah wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, namun banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa ada area-area tertentu yang Pemkot tidak bisa mengutak-atiknya bila tidak ada izin atau anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

Maka tindakan pemkot yang melakukan pembongkaran secara manusiawi di lahan miliknya adalah tindakan yang tentu sangat adil, bahkan menunjukan kepedulian yang maksimal. Betapa tidak, seharusnya karena itu adalah lahan milik pemerintah kota tentu tidak perlu ada ganti rugi. Namun karena kebijaksanaan dan melalui kajian atas peraturan yang berlaku,  diperjuangkanlah oleh pemerintah kota untuk tetap memberikan uang kerohiman.

Hal ini seharusnya direspon positif oleh masyarakat yang rumahnya kena bongkar lantaran berada di atas bantaran sungai dan di atas tanah milik pemerintah kota. Apalagi Pemkot sudah bersedia mengalah dan memberikan kebijaksanaan demi masyarakat. Ini tentu merupakan bentuk perhatian yang wajib buat diapresiasi.